Hari Kebangkitan Nasional: “Darurat!! Indonesia Sedang Hamil Tua Segera Lakukan Operasi Cesar”

Hikmatullah*

Hari kebangkitan Nasional atau yang biasa disebut Harkitnas menjadi pertanda bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa masih terus di gelorakan dalam pribadi rakyat Indonesia. Hari yang diperingati sebagai kelahiran Boedi Oetomo ini menjadi menjadi tonggak perjuangan yang mampu mendorong bangsa Indonesia untuk lepas dari cengkraman kolonialisme Belanda dan menjadi bangsa yang merdeka.

Setelah lebih dari satu abad, momentum hari kebangkitan nasional ini masih saja terus diperingati. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingat dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mendirikan bangsa Indonesia.

Kini setelah 72 tahun merdeka, setelah ribuan pahlawan menyuguhkan darah dan keringat tertumpah demi tanah air tercinta, setelah ribuan pahlawan dengan desingan peluru dan hulu pedang mengkilap menyisihkan sebagian dari dirinya untuk berjuang membela dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa, banyak generasi yang lupa dan sok jadi yang paling nasionalis. Masihkah perlu menghargai jasa para pahlawan? (silahkan di jawab dalam hati masing-masing)

Memang perlu di akui, bahwa perjalanan panjang kemerdakaan bangsa belum sepenuhnya tercapai, cita-cita kemerdakaan yang menjadi landasan berjuang kini semakin pudar, dikebiri oleh generasi-generasi yang menghamba pada kekuasaan dan berselingkuh dengan kepentingan pengusaha koorporat baik yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri.

Bagaimana tidak, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan maupun ekonomi sudah banyak di pelintir demi kepentingan golongan sepihak, dan prosesnya pun diatur dalam prosedur hukum yang jauh dari kata keadilan.

Di sektor pendidikan misalnya, kenyataan saat ini dimana pendidikan dijadikan sebagai sektor bisnis jasa berimbas pada makin melonjaknya biaya pendidikan. Pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, namun diletakkan dalam mekanisme bisnis sehingga setiap institusi pendidikan yang bersaing dalam memberikan pelayanan yang berkualitas berbanding lurus dengan meningkatnya biaya pembayaran pendidikan tersebut. Hal ini menyebabkan peserta didik yang kemampuan ekonomi menengah kebawah tidak dapat mengakses pendidikan seperti yang lainnya. Padahal mayoritas masyarakat negeri ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Artinya sebagian besar masyarakat Indonesia telah dirampas haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, Privatisasi dalam lembaga pendidikan tersebut terlihat dalam pasal 53 (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[1] Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa melalui badan hukum pendidikan, lembaga pendidikan dibebaskan (otonomi sendiri) dalam hal mengatur dan mengelola kegiatan pendidikan, penyelenggaraan biaya pendidikan, juga termasuk mencari modal untuk di investasikan dalam operasional pendidikan. Ini merupakan pasal yang cacat, dimana tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata untuk rakyatnya?

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal seharusnya keterbatasan dana tidak menjadi alasan bagi mereka untuk cuci tangan.

Di sektor kesehatan, Indonesia belum mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Pada tahun 2015 saja, angka kematian ibu mencapai 126 per 100.000 kelahiran.[2]

Belum lagi masalah gizi buruk, fakta menyebutkan bahwa ada 8,4 juta anak-anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi atau dalam dunia kesehatan disebut dengan istilah stunting. Jelas ini merupakan angka yang tinggi karena 37,2% dari anak-anak di seluruh Indonesia mengalami gizi buruk.

Pemerintah mengatakan bahwa rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan menjadi salah satu permasalahan gizi buruk, padahal seharusnya pemerintah mampu meminimalisir itu dengan menjamin kesehatan hidup rakyatnya.

Sama halnya dengan permasalahan pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan juga masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Maka jangan heran kemudian kondisi kesehatan Indonesia tidak jauh beberbeda dengan kondisi pendidikannya, sama-sama mengalami kecacatan.

Meskipun pemerintah sudah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun persoalannya adalah minimnya infrastruktur serta distribusi penunjang rumah sakit menjadi kendala tersendiri dalam dunia kesehatan Indonesia. Seperti distribusi tempat tidur rumah sakit. Bisa kita lihat di daerah-daerah pelosok yang sangat tidak memadai. Padahal menurut Organisasi kesehatan Dunia (WHO) rasio ideal daya tampung RS seharusnya adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang, hanya ada 230.000 tempat tidur. Jadi, terdapat kekurangan 20.000 tempat tidur.[3]

Di bidang Ekonomi, kemiskinan menjadi problem utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pada bulan September 2017 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa yang tersebar di perkotaan sebesar 10,27 juta jiwa dan di desa sebesar 16,31 juta jiwa.[4] Dari data tersebut maka sebesar 10,12% penduduk Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan. Pertanyaannya adalah mau dikemanakan 10,12% penduduk Indonesia ini jika tidak di zamin kesejahteraannya oleh negara??

Kemudian masalah selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 5,33% dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 131,55 juta.[5] Dengan melihat kondisi kehidupan masyarakat yang tidak terlalu produktif saat ini, maka jumlah pengangguran di prediksi akan semakin bertambah apalagi negara dalam hal ini pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian maka para pekerja atau calon-calon pekerja Indonesia akan bersaing secara bebas dengan tenaga kerja yang datang dari luar negeri.

Masalah lain di sektor Ekonomi adalah Hutang Luar Negeri. Saat Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat besar yakni USD 387,6 miliar atau sekitar Rp. 5.542,6 triliun.[6] Setiap kementerian mempunyai hutang dan Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang Rupiah yang terus menurun. Pada saat sekarang aja nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah menyentuh angka Rp. 14.510/dolar.

Dari beberapa persoalan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia masih sangat jauh dari apa yang di harapkan oleh para founding father bangsa ini.

Lalu apa urgensi dari hari kebangkitan nasional ini??

Melihat realita Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, rasanya kebangkitan nasional sudah tidak ada relevansinya sama sekali. Terlepas dari berberapa permasalahan diatas bahwa pemerintah hari ini telah gagal menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Konflik horizontal yang terjadi baik antara lembaga eksekutif maupun legislatif negara telah memberikan frustasi sosial dalam kehidupan masyarakat bawah. Rakyat seakan menjadi tumbal untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup para penguasa.

Dimana nilai-nilai kemanusiaan itu, jika teroris dan radikalisme masih dianggap sebagai isu yang akan mendorong peningkatan elektabilitas politik?! Sementara tindak kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih di praktekkan secara berjamaah oleh para penguasa maupun elit-elit politik saat ini.

Dimana rasa persatuan dan kesatuan itu, jika kita masih saja menuduh satu sama lain, masih tidak menghargai perbedaan. Padahal Indonesia sendiri tercipta atas dasar perbedaan yang ada.

Lalu untuk apa hari kebangkitan nasional ini? Jika kita sendiri yang telah memperkosa nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Atau jangan-jangan kehamilan Indonesia disebabkan oleh generasi-generasi yang mungkin dia sendiri tak mau melahirkannya.

Entahlah?

“Darurat! Indonesia sedang hamil tua, segera lakukan operasi cesar”

*Manusia Tanpa Bakat Istimewa

---

[1] UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS

[2] http://www.google.com

[3] Daya Tampung RS Tidak Merata - Kompas.com

[4] http://www.kantindata.com/2017/10/tahun-2017-angka-kemiskinan-meningkat.html

[5] https://tumoutounews.com/2017/10/28/data-jumlah-pengangguran-di-indonesia-tahun-2017/

[6] https://finance.detik.com/moneter/d-4555043/utang-luar-negeri-ri-rp-5542-t-pemerintah-harus-evaluasi?_ga=2.231628765.379043695.1558208799-1273135341.1556819576